Jakarta – Tak ada digital tanpa telekomunikasi, tak ada telekomunikasi tanpa digital. Begitulah ungkapan yang pas ketika masyarakat kita dihadapkan dengan teknologi telekomunikasi saat ini.

Dengan platform telekomunikasi, masyarakat diuntungkan dengan pelbagai layanan operator seluler. Terlebih, pasca suksesnya kebijakan registrasi ulang data kartu seluler prabayar.

Hal ini dijelaskan Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Ahmad M. Ramli pada acara Forum Merdeka Barat di Jakarta, Rabu (14/03/2018).

“Hampir 351 juta lebih data yang sudah masuk hingga saat ini, dan ini adalah kartu aktif, ini bahkan sudah kita prediksi sebelumnya,” kata Ahmad.

Ahmad menambahkan, maraknya isu kebocoran data, penjualan data kepada asing, tidak menyurutkan minat masyarakat untuk tetap melakukan registrasi.

Menurutnya, data yang sudah masuk sama sekali tidak diutak-atik. Semua tersimpan rapi dan aman di database kependudukan nasional.

“Saya sangat berapresiasi kepada masyarakat, berterima kasih. Karena isu ini tak berpengaruh secara signifikan. Datanya sangat aman di Kemendagri,” tambah Ahmad.

Menjamin keamanan data, Kemendagri mempunyai standar operasional yang sangat ketat. Begitu pula dengan operator, mereka punya standar tinggi ISO 27001.

Senada dengan Ahmad, Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan, melihat perkembangan ekonomi Indonesia saat ini, Ekonomi Digital sudah tidak bisa dielakkan lagi.

“Sebelumnya masyarakat kita tak tertib. Datanya abal-abal semua. Dan ini tak sesuai dengan Revolusi Digital yang dicanangkan Pak Presiden,” kata Merza.

Merza meyakini Indonesia akan menjadi negara dengan Ekonomi Digital terbesar se-Asia Tenggara.

Hal ini sesuai dengan Visi Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara yang mencapai USD 130 miliar pada 2020. Dukcapil***